Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menyampaikan bahwa sejumlah provinsi di Papua telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah daerah otonomi baru (DOB).
Ribka mengungkapkan kemajuan tersebut, di antaranya di Papua Selatan fasilitas pemerintahannya telah beroperasi. Sementara, Papua Barat Daya pembangunannya telah rampung.
“Untuk Papua Tengah, kantor gubernur ditargetkan selesai Desember 2026. Sementara, Papua Pegunungan masih dalam tahap perencanaan,” kata Ribka dalam keterangan diterima di Jakarta, Jumat.
Demikian disampaikannya usai mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Tanah Papua. Daerah yang dikunjungi meliputi Kabupaten Nabire, Kabupaten Mimika, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Sorong serta Kabupaten Raja Ampat pada 20-22 April 2026.
Kunjungan itu berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan layanan publik, khususnya di wilayah DOB. Agenda tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan kehadiran negara secara nyata di tengah masyarakat Papua.
Salah satu agenda utama berlangsung di Yahukimo. Wapres Gibran meninjau Sekolah Kristen Yahukimo untuk mengecek pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mengunjungi RSUD Dekai untuk melihat layanan kesehatan serta menyambangi Koramil 1715/06 Dekai.
Sejalan dengan itu, Ribka menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di DOB. Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat bersama DPR RI dan kementerian terkait menargetkan seluruh DOB di Papua dapat beroperasi penuh pada 2028.
Selain itu, pembangunan infrastruktur pendukung seperti bandara dan pelabuhan terus didorong guna memperkuat konektivitas antarwilayah.
Kemendagri mengharapkan pada 2027, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Pengembangan pelabuhan juga menjadi perhatian strategis karena berpotensi meningkatkan arus logistik sekaligus mendorong pendapatan daerah.
“Dengan pengelolaan yang baik, sektor transportasi dan potensi sumber daya di Papua akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ucap Ribka.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memastikan kondisi keamanan di Yahukimo relatif kondusif. Stabilitas wilayah dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua.
Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan pemenuhan komitmen yang sebelumnya sempat tertunda karena adanya agenda yang harus segera ditangani di Jakarta.
Ia menyebut Wapres Gibran juga telah mencatat sejumlah kekurangan fasilitas yang akan segera ditindaklanjuti di tingkat pusat. Pemerintah memastikan temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian setibanya di Jakarta.
“Beberapa kekurangan beliau catat, termasuk laporan yang akan diselesaikan nanti di Jakarta. Pulang dari sini akan rapat,” tutur Djamari.
Rangkaian kunjungan itu menegaskan fokus pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan di Papua. Upaya tersebut menitikberatkan pada peningkatan layanan dasar, penguatan infrastruktur serta stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut, di antaranya Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Velix Wanggai dan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar.
