Jakarta – Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Paulus Waterpauw, menegaskan bahwa pembangunan di Papua tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi harus menempatkan manusia, khususnya orang asli Papua, sebagai pusat dari seluruh proses pembangunan.
Menurut mantan perwira tinggi Polri tersebut, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya investasi, pembangunan infrastruktur, maupun proyek strategis nasional yang dijalankan pemerintah. Lebih dari itu, keberhasilan harus dilihat dari sejauh mana masyarakat Papua benar-benar merasakan manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam konteks pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan dan energi yang tengah berjalan di wilayah Asmat, Mappi, Merauke, dan Boven Digoel, Paulus Waterpauw menilai pendekatan dialog menjadi langkah utama untuk menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat.
Ia menekankan bahwa setiap persoalan maupun polemik yang muncul dalam proses pembangunan harus diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah bersama masyarakat.
“Setiap persoalan, polemik, maupun hambatan yang muncul dalam pembangunan harus diselesaikan dengan duduk bersama dan mencari solusi terbaik yang tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Sebagai orang asli Papua, saya percaya masyarakat Papua dapat diajak berdialog secara baik,” ujar Paulus Waterpauw.
Menurut dia, komunikasi yang dilakukan dengan pendekatan manusiawi akan membuka ruang pemahaman, membangun kepercayaan, serta menghindari pendekatan yang bersifat pemaksaan ataupun keputusan sepihak tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak langsung.
Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga kelahiran Fakfak itu juga menyampaikan pentingnya komunikasi yang dilakukan secara berulang dengan penuh kesabaran, empati, dan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial masyarakat adat Papua.
“Jika satu kali berbicara belum berhasil, berbicara lagi. Jika dua kali belum berhasil, maka dilakukan ketiga kalinya. Dialog yang dilakukan terus menerus dengan hati yang tulus pada akhirnya akan menemukan titik temu,” katanya.
Paulus menilai komunikasi pembangunan tidak cukup hanya disampaikan melalui bahasa formal atau angka-angka investasi. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka mengenai manfaat pembangunan, peluang ekonomi yang tercipta, serta masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.
Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak akan merasa menjadi objek pembangunan, melainkan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan di daerahnya sendiri.
Ia juga menyoroti bahwa salah satu akar persoalan utama di Papua adalah kemiskinan ekstrem yang berdampak pada berbagai persoalan sosial lainnya, seperti rendahnya akses pendidikan dan kesehatan, pengangguran, hingga potensi konflik sosial dan gangguan keamanan.
“Salah satu yang paling utama adalah kemiskinan ekstrem, di mana pendapatan masyarakat bahkan berada di bawah garis kemiskinan. Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Menurut Paulus Waterpauw, peningkatan kesejahteraan masyarakat akan berdampak langsung terhadap terciptanya stabilitas sosial dan keamanan di Papua. Karena itu, pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan bottom up dalam pembangunan Papua. Menurutnya, pembangunan tidak bisa hanya dirancang dari sudut pandang pemerintah pusat atau elite semata, tetapi harus mendengar aspirasi masyarakat mulai dari tingkat kampung, distrik, hingga kota.
Melalui pendekatan tersebut, masyarakat Papua akan merasa memiliki pembangunan yang dijalankan, sekaligus menjadi bentuk penghormatan terhadap hak-hak sosial, budaya, dan identitas masyarakat adat Papua.
Paulus Waterpauw, yang dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada 8 Oktober 2025, menegaskan bahwa pembangunan Papua pada akhirnya harus dibangun dengan hati, dialog, dan keberpihakan kepada masyarakat Papua itu sendiri.
Ia berharap proyek besar dan investasi nasional yang masuk ke Papua dapat benar-benar menghadirkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, serta menciptakan masa depan yang lebih baik bagi orang asli Papua.
Menurutnya, melalui komunikasi yang baik, dialog yang tulus, dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat, Papua dapat berkembang menjadi daerah yang maju tanpa kehilangan martabat dan identitas masyarakat adatnya.
