Jakarta — Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus memperkuat langkah pengembangan sektor hulu migas di Papua sebagai bagian dari strategi memperkokoh ketahanan energi nasional. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi minyak dan gas bumi, tetapi juga diarahkan untuk memperbesar manfaat ekonomi daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.
Hingga Mei 2026, tercatat terdapat 11 Wilayah Kerja (WK) migas di kawasan Papua yang berada pada tahap produksi, pengembangan, maupun eksplorasi. Sejumlah perusahaan yang saat ini menjalankan produksi di antaranya BP Berau, Petrogas Besin, Petrogas Island Limited, dan PT Pertamina EP. Sementara wilayah pengembangan dikelola Genting Oil Kasuri serta beberapa area eksplorasi seperti Bobara, Semai Tiga, dan Gaya.
Kondisi tersebut memperlihatkan posisi Papua sebagai salah satu wilayah strategis dalam pengembangan industri migas Indonesia di masa mendatang.
Direktur Jenderal Migas, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan Papua memerlukan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga lembaga pendidikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Laode dalam agenda Executive Meeting Arah Pembangunan Daerah Penghasil Tambang (Pendidikan Pemuda Papua) di JS Luwansa Hotel and Convention Center Jakarta, Jumat (8/5/2026).
“Kunci keberhasilan pembangunan itu berada di kekuatan sumber daya manusia di daerah maupun di pusat. Kolaborasi ini baik sekali dan bisa dijadikan benchmark untuk kedepannya dengan provinsi-provinsi yang lain. Masa depan Papua tidak hanya digantungkan oleh besarnya sumber daya alam, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya,” papar Laode.
Saat ini, produksi minyak bumi Papua tercatat mencapai sekitar 14.000 barel per hari (barrel oil per day/bopd), sedangkan produksi gas bumi berada di angka 2.000 MMSCFD. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, Ditjen Migas mendorong optimalisasi lapangan eksisting melalui reaktivasi sumur idle serta penerapan teknologi modern seperti fracking, Enhanced Oil Recovery (EOR), dan horizontal drilling.
Selain berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional, sektor hulu migas juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi daerah melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dan kebijakan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen bagi pemerintah daerah.
“Melalui mekanisme DBH dan PI 10%, Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginvestasikan kembali pendapatan migas tersebut pada sektor pendidikan dan keterampilan masyarakat lokal. Potensi ini diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional tetapi juga tentu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal,” pungkas Laode.
Dampak sektor migas terhadap masyarakat Papua juga terlihat dari meningkatnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam berbagai proyek strategis. Pada proyek BP Tangguh UCC Ubadari misalnya, dari total sekitar 4.018 pekerja yang terlibat, sebanyak 1.330 orang atau sekitar 33 persen merupakan tenaga kerja asal Papua. Dari jumlah tersebut, 929 pekerja berasal langsung dari wilayah Bintuni dan Fakfak.
Pemerintah menilai pengembangan industri migas harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas SDM lokal agar masyarakat Papua dapat menjadi bagian utama dalam pembangunan ekonomi daerahnya sendiri.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah membuka peluang kerja sama dengan PEM Akamigas, Pusdiklat Migas, dan berbagai perguruan tinggi guna memperkuat pendidikan vokasi serta sertifikasi kompetensi bagi generasi muda Papua.
“Kami berharap sinergi antara Pemerintah pusat, daerah, perguruan tinggi dan dunia usaha dapat memastikan pembangunan sektor energi mampu menghadirkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Generasi muda Papua harus mampu menjadi pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri,” jelas Laode.
Ia menambahkan, berbagai proyek strategis sektor hulu migas yang tengah berjalan di Papua diharapkan dapat menjadi penggerak utama kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
