Jayapura — Pemerintah Provinsi Papua mendorong Bank Indonesia (BI) untuk terus memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif di wilayah Papua agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan dalam forum koordinasi antara Pemprov Papua dan BI yang berlangsung di Jayapura. Dalam pertemuan itu, Pemprov menekankan pentingnya sinergi kebijakan guna memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau daerah terpencil dan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya terakses layanan ekonomi.
Pemprov Papua menilai penguatan ekonomi inklusif dapat dilakukan melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan akses keuangan, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Selain itu, pengendalian inflasi melalui koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di daerah.
Sementara itu, pihak BI menyatakan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. BI juga akan mendorong peningkatan literasi keuangan masyarakat serta penggunaan produk lokal guna menjaga daya beli dan memperkuat ekonomi daerah.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Pemprov Papua dan BI, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Papua tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
