TIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus mendorong penguatan kerja sama lintas sektor dalam upaya meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak terlantar di wilayah tersebut.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Dinsos Mimika, Hasan Kemong, saat membuka Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor Pemantauan Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar yang digelar di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Timika, Selasa (23/6/2026).
Hasan menegaskan bahwa persoalan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan aktif berbagai pihak. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, tokoh agama, dunia usaha, serta komunitas yang ada di lingkungan sekitar anak.
“Perhatian terhadap anak terlantar harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, maupun penguatan lingkungan keluarga. Dengan kolaborasi yang kuat, penanganan yang dilakukan akan lebih efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penanganan anak terlantar, terutama di tengah berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Karena itu, diperlukan kepedulian bersama agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala DP3AP2KB Mimika, Johana AB Arwam, mengingatkan bahwa perlindungan terhadap anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut kesehatan mental dan kondisi psikologis anak.
Menurutnya, berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, permasalahan keluarga, hingga pengalaman kekerasan dapat berdampak pada kondisi mental anak dan meningkatkan risiko mereka terjerumus dalam perilaku negatif, termasuk penyalahgunaan zat adiktif.
Johana menilai peran para pendamping dan kader di lapangan sangat penting karena mereka tidak hanya mendampingi anak, tetapi juga membantu mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi keluarga, mulai dari kebutuhan pangan hingga kondisi tempat tinggal.
Melalui forum koordinasi tersebut, pemerintah berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antara OPD, lembaga sosial, organisasi keagamaan, dan sektor swasta guna menghadirkan program-program perlindungan yang lebih tepat sasaran bagi anak-anak terlantar di Kabupaten Mimika.
“Dengan dukungan dan kerja sama seluruh pihak, kita berharap setiap anak dapat memperoleh perlindungan, perhatian, serta kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik,” tutup Johana.
