Wamena – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengapresiasi kinerja panitia khusus (pansus) yang telah bekerja keras menyusun draf tata tertib (Tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix V. Wanggai, dalam rapat paripurna DPRP Pegunungan, Senin, menyampaikan bahwa penyusunan Tatib ini menjadi langkah awal dalam menata mekanisme kerja internal DPRP serta koordinasi antara legislatif dan eksekutif.
Menurutnya, penetapan Tatib ini akan membantu Pemprov dalam memproses regulasi lebih lanjut melalui Biro Hukum. Selain itu, aturan ini akan menjadi pedoman bagi anggota DPRP Pegunungan dalam menjalankan tugas mereka di berbagai komisi, seperti badan musyawarah, anggaran, dan kehormatan.
Tatib ini juga berperan sebagai jembatan dalam mengelola regulasi dan kebijakan, terutama dalam pengawasan APBD 2025 serta perencanaan pembangunan daerah dalam RPJMD 2024-2029. Velix menegaskan bahwa DPR memiliki fungsi aspiratif, sehingga aturan ini akan memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.
Sementara itu, Ketua DPRP Pegunungan, Yos Elopere, menyatakan bahwa penetapan Tatib ini menjadi dasar untuk membentuk alat kelengkapan dewan (AKD). Meski terdapat keterlambatan akibat penyesuaian di tingkat kementerian, ia optimistis proses ini akan segera selesai agar DPRP dapat bekerja secara efektif.
