Jakarta –
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa proses pembangunan di wilayah Papua masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan tingginya harga bahan bangunan dan sulitnya akses logistik.
Menurut AHY, percepatan pembangunan di tanah Papua membutuhkan perhatian khusus serta dukungan nyata dari pemerintah pusat. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang digelar di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Kamis (23/10/2025), bersama lima gubernur dari wilayah Papua, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara, dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix Vernando Wanggai.
Dalam forum tersebut, salah satu persoalan utama yang diangkat adalah tingginya harga material bangunan di sejumlah daerah. AHY mencontohkan, harga satu sak semen di Papua Pegunungan saat ini bisa mencapai Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta.
“Kondisi ini tentu menjadi beban berat bagi masyarakat yang ingin membangun rumah atau memperbaiki fasilitas dasar. Kita perlu mencari solusi agar harga bahan bangunan bisa lebih terjangkau,” ujar AHY.
Ia menjelaskan, kendala konektivitas menjadi penyebab utama mahalnya biaya logistik di Papua. Sulitnya akses transportasi darat membuat pengiriman barang dan kebutuhan pokok menjadi tidak efisien, sehingga berdampak pada tingginya biaya hidup masyarakat.
Oleh karena itu, AHY menegaskan pentingnya percepatan pembangunan proyek Trans Papua sebagai tulang punggung konektivitas darat di kawasan tersebut. Proyek ini juga diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan membuka akses bagi wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi.
Selain itu, pemerintah juga tengah berupaya mengintegrasikan jaringan transportasi udara dan laut untuk memperkuat rantai logistik di Papua.
“Kita harus menyiapkan sistem mobilitas yang memadai, termasuk untuk pengangkutan logistik, agar biaya pembangunan dan biaya hidup masyarakat bisa ditekan,” tambahnya.
Rakor tersebut juga membahas kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur perumahan dan fasilitas transmigrasi di wilayah-wilayah tertentu.
Ke depan, AHY berencana mengadakan pertemuan lanjutan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan guna membahas langkah teknis dan penetapan prioritas proyek.
“Kedua kementerian itu yang bekerja langsung di lapangan. Kami akan memastikan integrasi dan sinkronisasi program agar pelaksanaan di lapangan lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
