Di tengah panasnya PSU Pilgub Papua, muncul lagi cerita yang sudah seperti kaset lama: “1 anggota polisi di TPS bisa menguasai dan mempengaruhi perangkat TPS untuk diarahkan mencoblos salah satu pasangan calon.” Kedengarannya dramatis, tapi faktanya, itu jauh dari logika maupun aturan.
Satu anggota polisi di TPS tidak punya kewenangan dan tidak mungkin secara prosedural mengendalikan perangkat TPS. Kenapa? Karena struktur di TPS itu bukan arena bebas. Ada KPPS yang bertugas penuh mengelola jalannya pemungutan suara, ada Bawaslu yang mengawasi, serta saksi dari masing-masing paslon yang siaga mengamati setiap gerak. Semua proses pun terikat dengan aturan KPU yang ketat.
Tugas polisi di TPS sudah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2022: fokus pada pengamanan, menjaga ketertiban, dan memastikan proses berjalan aman. Tidak ada pasal yang memberi ruang untuk mengatur pilihan pemilih atau mengintervensi kerja petugas TPS. Bahkan secara posisi, polisi ditempatkan di luar area inti pencoblosan, sehingga interaksi langsung dengan pemilih atau petugas TPS sangat terbatas.
Kalau ada yang yakin bahwa satu polisi bisa menguasai “sejumlah” perangkat TPS, itu berarti mengabaikan kenyataan bahwa ada sistem pengawasan berlapis. Kalaupun ada pelanggaran, mekanismenya jelas: lapor ke Sentra Gakkumdu, bawa bukti, dan proses secara hukum. Bukan melempar tuduhan di ruang publik tanpa data.
Menyebarkan cerita seperti ini tanpa bukti bukan sekadar merusak citra Polri, tapi juga merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Pilkada yang sehat butuh pengawasan yang kritis, tapi kritik harus berdasar, bukan bersandar pada gosip politik.
Jadi, sebelum kita ikut-ikutan menyebar isu, ingat satu hal: pagar rumah tidak bisa jadi pencuri. Polisi di TPS itu pagar demokrasi. Kalau ada retak, perbaiki dengan prosedur hukum, bukan dengan cerita yang belum tentu benar.
