Jayapura, Papua — Situasi keamanan di Papua menghadapi dinamika yang semakin kompleks. Tak hanya dihadapkan pada aksi kekerasan bersenjata dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), wilayah ini juga terpapar gerakan ideologis terorganisir dari Kelompok Kriminal Politik (KKP), yang kini menjadi perhatian serius Satgas Operasi Damai Cartenz.
KKB dikenal luas karena serangkaian aksi brutal yang menyasar aparat keamanan maupun masyarakat sipil. Namun, KKP justru bergerak di bawah permukaan, memanfaatkan ruang-ruang akademik, media sosial, hingga aksi massa untuk menyebarkan ide separatisme dengan cara yang lebih sistematis.
“Kalau KKB menyerang secara fisik, KKP justru membidik ideologi dan persepsi masyarakat, terutama generasi muda Papua. Ini menjadi tantangan jangka panjang karena berlangsung melalui proses kaderisasi dan propaganda naratif,” ujar Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, dalam wawancara podcast bersama Polri TV, Kamis (17/7/2025).
Brigjen Faizal menambahkan bahwa gerakan seperti KNPB dan ULMWP menjadi aktor utama dalam menyuarakan agenda separatis, baik di dalam negeri maupun lewat lobi internasional. Mereka memanfaatkan jaringan diaspora dan organisasi mahasiswa seperti Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) untuk memperluas pengaruh.
Isu-isu sensitif seperti pelanggaran HAM, rasisme, hingga penolakan terhadap program-program strategis pemerintah sering dimanfaatkan untuk membangun sentimen anti-negara. Banyak program positif seperti makan bergizi gratis dan pemekaran wilayah justru dipelintir menjadi narasi negatif.
“Di media sosial, kami menemukan banyak disinformasi yang menyebut program pemerintah sebagai bentuk kolonialisasi baru. Ini jelas menyesatkan dan perlu diluruskan,” tegas Faizal.
Pendekatan Hukum dan Budaya Jadi Kunci
Operasi Damai Cartenz yang kini aktif di 11 kabupaten di Papua, dengan fokus pada wilayah-wilayah seperti Jayapura, Mimika, Deiyai, Dogiyai, dan Yahukimo, mengedepankan strategi hukum yang peka terhadap konteks sosial dan budaya lokal.
Brigjen Faizal menjelaskan bahwa pendekatan kaku dalam penegakan hukum bisa kontraproduktif di Papua, mengingat kuatnya ikatan kekerabatan dan adat. Banyak warga yang terlibat karena relasi kekeluargaan, bukan karena dukungan ideologis terhadap KKB atau KKP.
“Kami harus bisa membedakan antara pelaku utama dan simpatisan. Proses hukum tetap berjalan bagi yang terbukti bersalah, tapi untuk mereka yang hanya terlibat karena tekanan sosial, pendekatan antropologis dan persuasif jauh lebih efektif,” katanya.
Tantangan Berat di Lapangan
Meski terus berupaya menjaga stabilitas wilayah, Satgas Damai Cartenz menghadapi berbagai kendala. Operasi ini termasuk yang paling berisiko di Indonesia, dengan korban jiwa dari aparat hampir setiap tahun. Selain itu, keterbatasan anggaran, fasilitas, dan sistem penghargaan bagi personel juga menjadi masalah yang masih belum sepenuhnya teratasi.
Dari sisi regulasi, khususnya dalam penanganan konten digital provokatif, hukum yang ada dinilai belum cukup kuat untuk merespons cepat dan efektif.
“Kami butuh dukungan lintas sektor. Papua tidak bisa hanya dijaga dengan senjata. Pendidikan, ekonomi, dan penguatan adat harus menjadi bagian dari solusi bersama,” ujar Faizal.
Komitmen untuk Papua Damai
Dengan mengedepankan pendekatan hukum yang adaptif, komunikasi kultural, dan sinergi antar-lembaga, Satgas Operasi Damai Cartenz menegaskan komitmennya untuk menjaga Papua tetap aman dan damai.
“Papua bukan hanya soal keamanan. Ini tentang masa depan masyarakatnya, generasi mudanya, dan bagaimana negara hadir secara utuh untuk mereka. Damai di Papua adalah tugas kita bersama,” tutup Brigjen Faizal.
