Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan kunjungan kerja bersama ke Nduga, Papua, pada Sabtu (7/6), dengan fokus pada penguatan sinergi antara pertahanan dan keuangan negara dalam menjaga stabilitas nasional.
Dalam siaran pers yang disampaikan Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, disebutkan bahwa kedua menteri memulai agenda dengan mengunjungi Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku, guna memantau langsung kondisi keamanan di wilayah rawan konflik tersebut.
Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya bagi Sri Mulyani ke daerah konflik seperti Nduga. Dalam perjalanannya, rombongan menggunakan rompi anti-peluru sebagai langkah pengamanan standar di wilayah berisiko tinggi.
Sebelum melakukan peninjauan lapangan, Sjafrie dan Sri Mulyani menerima paparan dari Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi, mengenai situasi operasional dan dinamika keamanan terkini.
Kedua menteri kemudian menyapa langsung prajurit TNI yang bertugas di garis depan, serta meninjau kesiapan perlengkapan militer di Poskotis tersebut.
“Penggunaan rompi anti-peluru selama kegiatan di Kenyam menandakan betapa seriusnya risiko keamanan di kawasan ini,” ungkap pihak Kementerian Pertahanan.
Selain memantau kondisi di lapangan, Sjafrie dan Sri Mulyani juga berdialog dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (Forkopimkab) Nduga serta tokoh masyarakat setempat, sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan.
Kegiatan di Nduga ditutup dengan peninjauan lapangan tambahan, sebelum Menteri Pertahanan melanjutkan perjalanan dinasnya ke Merauke.
Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa kunjungan bersama ini merupakan wujud nyata kerja sama lintas kementerian dalam menjaga kedaulatan negara dan memperkuat stabilitas nasional, khususnya di wilayah yang menghadapi tantangan keamanan strategis.
Sejumlah pejabat tinggi turut serta dalam kunjungan tersebut, termasuk Kasum TNI, Wakasad, Kabaranahan Kemhan, serta pejabat eselon I dari Kementerian Keuangan.
