Nabire – Pemerintah Provinsi Papua Tengah memulai babak baru pembangunan infrastruktur pemerintahan dengan menggelar peletakan batu pertama pembangunan pusat pemerintahan terpadu di Nabire, Sabtu (27/12/2025).
Pembangunan tersebut meliputi Gedung Kantor Gubernur, DPRD, Majelis Rakyat Papua (MRP), serta tiga tower perkantoran yang dirancang sebagai pusat aktivitas birokrasi provinsi.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, proyek ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan publik di provinsi yang baru berusia tiga tahun sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Pusat pemerintahan terpadu ini menjadi fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif, cepat, dan merata bagi seluruh masyarakat Papua Tengah,” ujar Meki Nawipa dalam sambutannya.
Menurutnya, keberadaan fasilitas pemerintahan yang terintegrasi akan memperlancar koordinasi lintas perangkat daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.
Mantan Bupati Paniai itu menegaskan bahwa pembangunan fisik ini merupakan bagian dari visi besar menghadirkan pemerintahan yang melayani dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ia berharap, pusat pemerintahan tersebut dapat menjadi simbol kemajuan dan martabat Papua Tengah ke depan.
“Ini bukan sekadar pembangunan gedung, tetapi komitmen nyata untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat dan berkeadilan,” tegasnya.
Pembangunan pusat pemerintahan ini didukung penuh oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum. Gubernur Papua Tengah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bersinergi dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di wilayah tersebut.
Prosesi peletakan batu pertama turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta anggota DPR dan DPD RI, sebagai bentuk dukungan negara terhadap pembangunan dan penguatan tata kelola pemerintahan di Papua Tengah.
