Dalam rangka menyambut perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga pangan di Papua. Pada Selasa (9/12), di Markas Polda Papua, Koya Koso, Menteri Pertanian bersama Kepala Badan Pangan Nasional, Wakapolri, Dirut Perum Bulog, dan Gubernur Papua melakukan pelepasan penyaluran beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Sebanyak 852 ton beras dari total 4.634 ton yang akan disalurkan secara bertahap selama bulan November hingga Desember 2025, didistribusikan ke enam provinsi di wilayah Papua Raya. Tujuannya adalah memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terjangkau selama musim liburan.
Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Papua. Ia menambahkan bahwa Polri bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus memantau dan memastikan akses pangan tetap lancar, bahkan di daerah-daerah terpencil sekalipun.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan bahwa Papua menjadi prioritas utama dalam program stabilisasi pangan. Ia menyebut SPHP sebagai wujud nyata kehadiran negara yang hadir langsung di tengah masyarakat untuk menjaga daya beli dan memastikan kualitas beras tetap terjaga serta harga tetap stabil.
Sementara itu, Dirut Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan kesiapan logistik dan armada pengangkut untuk mendukung distribusi ke seluruh wilayah di Papua, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau. Diharapkan, langkah ini dapat membantu menstabilkan harga di pasar tradisional dan retail, sehingga masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan tenang tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menyampaikan apresiasi atas perhatian pusat terhadap kondisi pangan di Papua dan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk mendukung distribusi agar sasaran tepat.
Selain itu, Wakapolri mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, pemerintah akan membangun 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan bahan pangan nasional.
Dedi juga menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hasil kerjasama lintas sektoral yang melibatkan pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Ia menambahkan, seluruh jalur distribusi, termasuk jalur udara dan laut, disiapkan secara matang agar pasokan bahan pokok tetap aman dan lancar, khususnya di wilayah-wilayah paling rawan dan sulit dijangkau.
Prioritas utama pemerintah adalah memastikan seluruh masyarakat Papua mendapatkan akses pangan yang cukup dan harga yang terjangkau, sesuai arahan dari pimpinan negara.
