Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menyetujui pengalihan pembiayaan bagi 37 mahasiswa Papua yang sebelumnya menerima beasiswa Pemerintah Daerah (Pemda) Papua kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Keputusan ini diambil untuk memastikan keberlanjutan pendidikan para mahasiswa yang sempat terdampak keterlambatan pencairan dana beasiswa saat menempuh studi di luar negeri.
Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (24/11/2025). Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Tito menjelaskan bahwa pemerintah saat ini memantau sekitar 300 mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri, dengan 56 di antaranya menghadapi kendala serius akibat pembayaran beasiswa yang terlambat dari Pemda Papua.
“Kalau tidak salah jumlahnya 300 lebih, ada yang di Amerika, Australia, dan lainnya. Dari data kami, ada 56 mahasiswa yang belum selesai pembayarannya dan sering terlambat dari Pemda,” ujar Tito.
Untuk mencegah semakin terganggunya proses studi para mahasiswa, pemerintah memutuskan agar pembiayaan 37 mahasiswa yang paling terdampak segera dialihkan ke LPDP.
“Daripada proses lambat dan kasihan anak-anak ini tidak bisa melanjutkan kuliah, saya sarankan pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP. Presiden setuju—37 mahasiswa ini akan dibiayai LPDP,” jelasnya.
Tito menambahkan bahwa pendataan lengkap para mahasiswa tersebut akan segera diserahkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri agar proses administrasi dapat berjalan cepat dan tepat.
“Saya akan segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” tutup Tito.
