Jayapura — Pernyataan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang menuding aparat keamanan melakukan pelanggaran terhadap warga sipil dalam operasi penegakan hukum di Yahukimo, dinilai sebagai bentuk pembalikan fakta atas kejadian yang sebenarnya.
Aparat TNI-Polri menegaskan bahwa seluruh tindakan penegakan hukum yang dilakukan di wilayah Yahukimo didasarkan pada hasil penyelidikan dan bukti lapangan yang kuat terhadap pelaku kejahatan bersenjata. Langkah tersebut merupakan upaya untuk menjaga keamanan warga sipil dari ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang kerap melakukan serangan brutal terhadap masyarakat dan fasilitas umum.
Selama ini, kelompok bersenjata yang mengatasnamakan perjuangan politik kerap menjadikan warga tak berdosa sebagai korban kekerasan. Ironisnya, ketika aparat melakukan tindakan tegas terhadap pelaku bersenjata, pihak KKB justru berupaya menggiring opini publik seolah-olah aparat menembak warga sipil.
“Sebby Sambom seharusnya berhenti memutarbalikkan fakta. Ketika mereka membunuh warga tak berdosa, dianggap hal biasa. Tapi begitu aparat menegakkan hukum terhadap pelaku KKB, mereka langsung menuduh aparat melakukan pelanggaran HAM,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Yahukimo, Rabu (12/11).
Penegakan hukum yang dilakukan aparat keamanan di Yahukimo adalah langkah terukur dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Setiap tindakan penegakan hukum disertai penyelidikan, pemantauan, dan pembuktian terhadap keterlibatan individu dalam jaringan bersenjata.
Masyarakat Papua diminta tidak mudah terprovokasi oleh narasi menyesatkan yang kerap disebarkan melalui media sosial oleh kelompok KKB. Pemerintah dan aparat terus berkomitmen untuk menciptakan situasi aman dan damai di Tanah Papua, sekaligus menindak tegas pihak-pihak yang mengancam keselamatan warga.
“Keadilan tidak akan terwujud jika pelaku kekerasan bersenjata terus dilindungi oleh narasi palsu. Aparat hadir bukan untuk menakuti rakyat, tapi melindungi mereka dari ancaman kelompok yang bersembunyi di balik isu politik kemerdekaan,” tegas sumber tersebut.
Dengan demikian, penegakan hukum di Yahukimo merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan masyarakat, bukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
