Jayapura- Forum organisasi kemahasiswaan Cipayung Plus Papua menyerukan lima poin penting terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) gubernur dan wakil gubernur Papua yang berlangsung pada 6 Agustus 2025.
Seruan tersebut disampaikan dalam siaran pers yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (DPW PMII) Papua, Mahfud, pada Senin (25/8/2025). Ia menekankan pentingnya partisipasi semua pihak—masyarakat, aparat keamanan, hingga pemerintah—untuk menjaga situasi Papua tetap kondusif.
Lima Poin Seruan Kamtibmas Cipayung Plus Papua:
- Mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menghormati, mengikuti, dan menunggu proses yang tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang memutus hasil PSU.
- Mendorong Kepolisian Daerah (Polda) Papua untuk menindak tegas penyebar ujaran kebencian dan provokasi di media sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Mengedepankan dialog dan diskusi sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan hukum yang berlaku di masyarakat Papua.
- Menyerukan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan dan menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, serta tindakan intoleransi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
- Mengajak masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial dengan tidak menyebarkan hoaks atau konten yang bersifat memecah belah persatuan dan kesatuan di Tanah Papua.
Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jayapura, Lalius Kabak, turut menyampaikan harapan agar lima poin tersebut menjadi perhatian serius masyarakat di sembilan kabupaten dan kota di Papua. Ia hadir bersama Mahfud dan Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Papua, Carly Legefa.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengikuti proses PSU sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dalam rangka menjaga kesatuan, persatuan, dan keharmonisan antarsesama masyarakat Papua, mari menjadikan seruan ini sebagai tanggung jawab bersama,” ujar Lalius Kabak.
Seruan ini menjadi bagian dari komitmen mahasiswa untuk menjaga stabilitas sosial-politik di Papua, serta menghindari konflik yang dapat mengganggu keamanan dan kedamaian di wilayah tersebut.
