Jayapura — Sebanyak 2.875 personel gabungan TNI dan Polri dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang akan digelar secara serentak pada 6 Agustus 2025 mendatang.
Kesiapan pengamanan tersebut ditandai melalui Apel Gelar Pasukan yang dilaksanakan di Lapangan Cenderawasih, Makodam XVII/Cenderawasih, Kota Jayapura.
Apel gelar pasukan ini dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Rudi Purwito, S.E., M.M., dan turut dihadiri oleh Danlanud Silas Papare, Marsma TNI Moh. Mukhson, S.E., M.M., Sahli Polda Papua, Kombes Pol Herzoni Saragih, S.I.K., M.H., serta para pejabat utama Kodam dan Polda Papua.
Dalam amanatnya, Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan bahwa PSU Gubernur Papua merupakan momentum penting dalam proses demokrasi di Tanah Papua. Oleh karena itu, pengamanan yang maksimal, terkoordinasi, dan profesional mutlak diperlukan demi menjaga stabilitas dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.
“Stabilitas keamanan di Papua bukan hanya tanggung jawab lokal, tetapi menjadi bagian dari keamanan nasional. TNI dan Polri harus bersinergi secara solid, menjaga netralitas, dan menjunjung tinggi profesionalitas dalam setiap langkah pengamanan,” tegas Mayjen Rudi Purwito di hadapan ribuan pasukan.
Ia juga menekankan agar seluruh personel yang bertugas menjalankan tugas sesuai prosedur dan tidak terpancing provokasi ataupun tindakan yang dapat mencederai demokrasi.
Sementara itu, Sahli Polda Papua, Kombes Pol Herzoni Saragih, dalam keterangannya menegaskan bahwa Polri siap mengawal seluruh proses PSU dengan menjamin rasa aman bagi masyarakat pemilih.
“Kami siap hadir di setiap titik strategis, bekerja sama dengan jajaran TNI, KPU, dan Bawaslu untuk memastikan proses PSU berjalan damai, jujur, dan adil. Masyarakat tidak perlu khawatir,”ujar Kombes Herzoni.
PSU Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025 dijadwalkan berlangsung di sejumlah kabupaten/kota yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Proses ini merupakan tindak lanjut dari tahapan hukum yang telah dilalui dan kini memasuki fase pengambilan suara ulang.
Dengan kekuatan penuh sebanyak 2.875 personel gabungan, aparat keamanan berkomitmen untuk memastikan bahwa pesta demokrasi rakyat Papua dapat berjalan lancar, aman, dan tertib.
