Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di empat provinsi baru hasil pemekaran wilayah Papua. Keempat daerah otonomi baru (DOB) tersebut meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Penegasan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan, baru-baru ini.
“Presiden memberi arahan tegas agar pembangunan infrastruktur di keempat provinsi baru ini dipercepat, terutama yang menyangkut pelayanan publik dan pemerintahan,” ujar AHY kepada awak media.
Pemerintah akan fokus membangun kantor pemerintahan, termasuk kantor gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), serta fasilitas pendukung seperti perumahan untuk ASN. Selain itu, peningkatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara menjadi bagian penting dalam rangka membuka akses dan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.
Namun demikian, AHY juga mengakui terdapat tantangan di lapangan, salah satunya terkait kesiapan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tanpa dukungan penyediaan lahan yang memadai, pembangunan fisik belum dapat dimulai.
Presiden Prabowo berharap langkah ini akan menjadi fondasi awal bagi pemerintahan yang efektif di wilayah DOB serta mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih.
“Dengan percepatan pembangunan ini, kami ingin masyarakat Papua segera merasakan hasil nyata dari pemekaran, dalam bentuk pelayanan publik yang lebih dekat, infrastruktur yang layak, dan ekonomi daerah yang bergerak,” tutup AHY.
