Wamena – Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya percepatan pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan sebagai simbol hadirnya pemerintahan yang efektif dan berdaya guna untuk masyarakat di delapan kabupaten wilayah tersebut. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja mereka ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, baru-baru ini.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolly Kurnia, menyatakan bahwa pembangunan kantor ini menjadi tolok ukur penting bagi keberhasilan daerah otonomi baru (DOB) Papua Pegunungan. Ia menyoroti progres signifikan yang telah dicapai, mulai dari pembangunan jalan akses hingga penyediaan lahan untuk fasilitas pemerintahan.
“Kehadiran kantor gubernur ini menjadi simbol nyata pemerintahan daerah yang dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami melihat adanya progres, namun percepatan pembangunan tetap menjadi prioritas agar pelayanan publik di Papua Pegunungan semakin optimal,” ujar Ahmad Dolly Kurnia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Wanggai, dalam pertemuan dengan Komisi II DPR RI, memaparkan lima agenda utama yang menjadi fokus pemerintahannya. Salah satunya adalah percepatan pembangunan fasilitas pemerintahan, termasuk Kantor Gubernur, DPR Papua Pegunungan, dan Majelis Rakyat Papua Pegunungan.
Velix mengusulkan agar pendanaan pembangunan infrastruktur pemerintahan ini difokuskan melalui mekanisme khusus di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri, guna mempercepat realisasi program tersebut. “Pembangunan ini penting untuk meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan DOB Papua Pegunungan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini,” katanya.
Dengan hadirnya kantor pemerintahan yang representatif, masyarakat Papua Pegunungan diharapkan tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh ke provinsi induk hanya untuk mengurus administrasi. Pembangunan ini juga diharapkan dapat mempercepat koordinasi antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten yang ada.
Komisi II DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus mendorong alokasi anggaran pembangunan fasilitas pemerintahan di Papua Pegunungan agar pelayanan publik di provinsi baru ini berjalan lancar dan sesuai harapan.
