Jakarta – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melonggarkan kebijakan efisiensi anggaran, khususnya bagi wilayah Papua. Desakan ini muncul mengingat kebutuhan mendesak untuk pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur di provinsi-provinsi baru hasil pemekaran.
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menegaskan pentingnya alokasi anggaran yang memadai untuk program-program peningkatan kapasitas masyarakat Papua. “Saudara kami di Papua butuh disegarkan ilmu-ilmu dan pengetahuan dan sosial kemasyarakatan,” ujar Taufan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Menurutnya, kegiatan seperti pelatihan dan lokakarya masih sangat relevan dan dibutuhkan untuk mendukung pembangunan SDM di wilayah tersebut.
Pelonggaran efisiensi anggaran ini, lanjut Taufan, sangat krusial seiring dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Ia mencontohkan situasi yang dihadapi Provinsi Papua Barat Daya, salah satu DOB yang baru dimekarkan. Meskipun penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2024 mencapai Rp1,86 triliun dan tersalur 100%, alokasi dana Otsus untuk tahun 2025 justru mengalami penurunan menjadi Rp1,56 triliun.
Taufan mengingatkan bahwa sejumlah provinsi DOB di Papua baru dibentuk pada Desember 2022, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Undang-undang tersebut, yang lahir dari kajian akademis, seharusnya juga mempertimbangkan kemampuan negara dalam memberikan dukungan finansial melalui Dana Otsus.
Oleh karena itu, Taufan menilai bahwa pemekaran wilayah ini perlu diperkuat dengan bantuan anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain pembangunan SDM, kebutuhan mendesak lainnya di DOB Papua meliputi pembangunan infrastruktur dan peningkatan fungsi pelayanan publik.
“Nah ke semua instrumen itu tidak ada pilihan, selain pemerintah pusat harus memperhatikan dana-dana bagi hasil dan lain-lain sebagainya,” tegas Taufan, menekankan perlunya perhatian serius dari pemerintah pusat terhadap kebutuhan anggaran di wilayah-wilayah baru tersebut.
