Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Dalam sebuah langkah yang menunjukkan keseriusan instansi pemerintah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencermati pergerakan dana alokasi khusus (DAK) fisik tahap I tahun 2025. Di tengah tantangan yang dihadapi, enam pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat, termasuk Pemprov Papua Barat dan beberapa pemkab lainnya, diingatkan tentang batas waktu penyaluran yang semakin mendekat.
Kepala Seksi Bank KPPN Manokwari, Agus Hartono, tampil sebagai figur kunci dalam upaya ini, menegaskan bahwa masih belum ada pengajuan penyaluran dari pemerintah daerah. Ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mempertanyakan dan mendorong pemerintah daerah agar lebih cepat dan proaktif dalam mengajukan permohonan. “Jika pengajuan tidak dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan (22 Juli 2025), maka saldo tersebut akan terhenti,” ungkap Agus, menandakan pentingnya kolaborasi antara KPPN dan pemerintah daerah.
Pengelolaan anggaran yang efektif merupakan tanggung jawab bersama, dan KPPN berencana mengadakan rapat koordinasi dengan setiap pemerintah daerah melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta inspektorat. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa, tetapi juga untuk mendorong pusat-pusat pengambilan keputusan di daerah untuk lebih memahami dampak dari keterlambatan dalam pengajuan dana.
Agus juga mencatat bahwa ada potensi hambatan yang mungkin terjadi akibat transisi yang sedang berlangsung di tingkat kepala daerah, serta kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Situasi ini menciptakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan kebutuhan proyek yang mendesak.
Pentingnya penggunaan aplikasi OMPSPAN TKD bagi pengunggahan dokumen menjadi sorotan utama, di mana hal ini akan memfasilitasi proses verifikasi oleh KPPN sebelum dana DAK disalurkan. Ini menggarisbawahi kebutuhan untuk inovasi teknologi dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Agus melanjutkan dengan merinci total alokasi DAK fisik tahun 2025 untuk setiap pemerintah daerah, yang menunjukkan komitmen pemerintah pusat untuk pembangunan Papua Barat. Namun, refleksi untuk mendorong pencairan lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya menjadi penting, mengingat tahun ini belum ada penyaluran sama sekali.
Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengawas dan pendorong transparansi dalam penggunaan dana. Keterlibatan publik dalam mendukung pengajuan yang tepat waktu dan efektif dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Kini saatnya bagi semua pihak untuk bersatu dan berkolaborasi, mengatasi tantangan yang ada demi Papua Barat yang lebih maju dan berdaya saing.
