Jayapura- Semarak pesta demokrasi telah memasuki tahapan kampanye setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 pada 23 September.
Seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia, termasuk Papua, yang menyelenggarakan pilkada serentak, memulai tahapan kampanye pada 25 September hingga 23 Oktober 2024 atau berlangsung selama 60 hari.
Tahapan kampanye yang berlangsung cukup lama itu bisa saja menyulut konflik antarpendukung pasangan calon jika sosialisasi kepada masyarakat tidak dilakukan dengan cermat dan terbuka.
Oleh karena itu, suasana kondusif menjelang hingga pelaksanaan pilkada di Papua harus tetap dijaga sebagai bukti bahwa masyarakat Bumi Cenderawasih ini mampu menjadi bagian dari sukses dari penyelenggaraan hajatan politik elektoral di Indonesia.
Di Provinsi Papua terdapat 31 pasangan calon atau paslon yang maju dalam pilkada serentak, meliputi dua paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, empat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura, lima paslon Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Sarmi, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Keerom, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Supiori, tiga paslon Bupati dan Wakil Bupati Biak Numfor, empat paslon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya, serta empat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen.
Sebelum KPU menetapkan paslon peserta pilkada, serangkaian sosialisasi gencar dilakukan. Salah satunya oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua guna menyampaikan pesan cinta dalam penyelenggaraan pilkada damai di daerah melalui doa bersama dalam ibadah akbar lintas agama yang dilaksanakan FKUB Provinsi Papua pada 19 September 2024 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura.
Doa bersama dari lima pemuka agama yakni, Katolik, Islam, Kristen Protestan, Hindu, dan Buddha itu menjadi pintu masuk bersama untuk menjaga perdamaian selama jelang dan pelaksanaan pilkada di Papua.
Ketua FKUB Papua Lipius Biniluk menyatakan pesan penting dari acara itu ialah bagaimana semua umat bisa memelihara kerukunan dan kedamaian di tengah masyarakat setempat yang terdiri atas berbagai suku dan agama.
Tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan kedamaian selama masa pilkada tidak hanya di pundak aparat keamanan, tetapi juga seluruh aparatur sipil negara (ASN). Mereka harus terlibat langsung merawat kedamaian di masyarakat sebagai bentuk komitmen bersama menjadikan Papua tanah damai.
