Dewan Gereja Papua (DGP) dan Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee
Papua – Mendapat kritik terhadap aparat keamanan di Tanah Papua oleh Moderator Dewan Gereja Papua (DGP), Pdt Benny Giay, tokoh Papua yang juga Wakil Ketua II MRP, Max Abner Ohee berikan pandangannya.
Ia beranggapan, data terbaru menunjukkan bahwa keberadaan aparat keamanan TNI-Polri dari luar Papua memberikan kontribusi positif yang signifikan. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Intelijen Negara (BIN), penempatan personel dari luar Papua telah berhasil menekan tingkat kekerasan dan tindak kriminalitas di wilayah tersebut.
“Hal ini terutama terlihat setelah insiden ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019, dimana peningkatan pasukan keamanan membantu menstabilkan situasi dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar,” ucapnya.
Kehadiran aparat juga telah memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat Papua dari ancaman kelompok-kelompok bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB).
“Klaim bahwa semua orang Papua yang ditangkap adalah KKB tidak sepenuhnya benar, karena data menunjukkan bahwa penyelidikan yang dilakukan aparat keamanan sangat cermat dan berbasis bukti,” lanjutnya.
Sementara itu, kritik terhadap proses interogasi oleh aparat keamanan perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas. Kata Ohe, proses interogasi yang dilakukan secara profesional dan berbasis hukum memang penting, namun hal ini juga harus diimbangi dengan upaya untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keamanan masyarakat.
Selain itu, peran media lokal, nasional, dan internasional yang independen tetap penting dalam memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus kekerasan. Namun, klaim bahwa media tidak mau melakukan klasifikasi tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan, karena banyak media yang secara aktif melakukan investigasi dan melaporkan berita secara objektif.
Dengan demikian, perlu juga diakui bahwa kehadiran aparat keamanan dari luar Papua telah memberikan manfaat yang nyata dalam menjaga keamanan dan stabilitas di Tanah Papua.
“Dengan pendekatan yang seimbang antara keamanan dan penegakan hukum yang berbasis bukti, diharapkan konflik di wilayah ini dapat terselesaikan dengan lebih efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat,” tutup Max Ohee.
