Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa Kelompok Kriminal Besenjata (KKB) dan orang yang berafiliasi didalamnya melakukan tindakan teroris.
Anggota Komisi I DPR RI Kresna Dewanata Phrosakh mengatakan TNI dan Polri harus lebih tegas dalam menindak KKB di Papua. Karena pemerintah telah menetapkan kelompok tersebut sebagai organisasi teroris.
“Dengan ditetapkannya KKB di Papua sebagai teroris, maka bisa membuat pemerintah melalui TNI, Polri, dan BIN lebih tegas dalam menindak para teroris tersebut,” ujar Kresna kepada wartawan, Sabtu (1/5).
Legislator Partai Nasdem itu menilai, akibat tindakan KKB di Papua selama ini tidak hanya dalam aspek keamanan masyarakat yang terganggu. Namun juga sebagai bentuk ancaman terhadap pertahanan negara.
Karena itu, menurut dia, menumpas teroris tersebut bisa dilakukan dengan segala sumber daya yang dimiliki negara. “Ditetapkannya KKB sebagai teroris juga bisa menarik perhatian internasional, sehingga pemerintah bisa bekerja sama dengan negara-negara yang berbatasan dengan Papua untuk bisa memberikan informasi maupun tindakan oleh KKB itu,” katanya.
Namun demikian Kresna mengatakan, dengan ditetapkannya KKB sebagai teroris, maka aparat militer maupun kepolisian harus tetap menindak secara terukur. “Agar tidak membahayakan warga setempat yang sering dijadikan tameng hidup oleh kelompok teroris dengan cara membaur,” ungkapnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan, organisasi atau KKB yang melakukan kekerasan di Papua dikategorikan sebagai teroris. Kelompok sipil bersenjata di Papua dikategorikan sebagai teroris, kata Mahfud, berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam UU itu disebutkan, teroris adalah orang yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.
