Jayapura — Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan, Azhar Jaya, akhirnya buka suara untuk menjernihkan suasana terkait polemik pelayanan kesehatan di Papua yang sempat memicu keresahan publik. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata dan tengah mengambil langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang.
Azhar menjelaskan, hasil investigasi menemukan empat faktor utama yang menjadi akar persoalan. Ia menyampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami situasi secara utuh dan tidak terjebak pada spekulasi yang memperkeruh keadaan.
Menurutnya, penyebab pertama adalah kelangkaan dokter spesialis, terutama ketika tenaga medis harus meninggalkan daerah untuk kebutuhan pendidikan lanjutan atau urusan lain. “Begitu dokter spesialisnya pergi, terjadi kekosongan layanan. Termasuk spesialis anestesi yang juga sangat terbatas,” ujarnya.
Faktor kedua adalah pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan yang belum optimal. Sebagai contoh, di Rumah Sakit Abepura terdapat empat ruang operasi yang sedang menjalani renovasi bersamaan, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan operasi pada waktu yang sama.
Azhar juga menyoroti faktor ketiga, yakni ketidaksesuaian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lapangan. Ia menegaskan bahwa dalam kondisi gawat darurat, pasien wajib langsung ditangani tanpa menunggu proses administrasi. “Harusnya ditolong dulu, distabilkan, baru bicara administrasi,” tegasnya.
Sementara penyebab keempat adalah sistem rujukan yang masih perlu dibenahi, terutama terkait koordinasi antar fasilitas kesehatan.
Azhar memastikan pemerintah bergerak cepat untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan tenaga dokter spesialis hingga penguatan layanan rujukan. Ia meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa upaya perbaikan sedang diprioritaskan.
“Kita fokus menyelesaikan empat hal ini supaya kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang kembali,” tutupnya
