Jayapura – Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Abner Ohee, menegaskan pentingnya perlindungan hutan adat Papua sebagai ruang hidup yang menjadi sumber identitas dan keberlanjutan masyarakat adat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Ditreskrimsus Polda Papua yang membahas pengelolaan sumber daya alam dan penegakan hukum di wilayah adat, Kamis (27/11).
Dalam kesempatan itu, Ohee mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012, hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara. Karena itu, setiap aktivitas pembangunan dan investasi di atas tanah adat wajib melibatkan masyarakat adat dan memperoleh persetujuan dari MRP sebagai lembaga kultur yang memiliki mandat melindungi hak-hak mereka.
Ia menilai penetapan wilayah adat dan penyelesaian konflik lahan harus menjadi prioritas untuk mencegah tumpang tindih perizinan yang dapat merugikan masyarakat. Ohee juga meminta seluruh instansi terkait, termasuk pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap izin perkebunan, pertambangan rakyat, dan pemanfaatan hutan lainnya.
“Hutan Papua bukan hanya sumber ekonomi, tetapi ruang hidup masyarakat adat. Setiap kebijakan harus mengacu pada kepentingan mereka dan menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Ohee berharap kolaborasi antarlembaga dapat memperkuat perlindungan hutan adat serta memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan kearifan lokal masyarakat Papua.
