Kaimana,Jubirnews.com – Suku Koiwai merupakan salah satu suku besar dari 8 suku asli Kaimana, Papua Barat meminta kepada KPU Kaimana agar menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Kaimana 9 Desember 2020 nanti.
Permintaan suku Koiwai ini, dituangkan dalam 5 (lima) poin tuntutan, dengan menyikapi situasi politik di Kabupaten Kaimana, guna menciptakan kondisi keamanan yang kondusif, menjelang tahapan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Kaimana periode 2020-2025. Tuntutan disampaikan, oleh kepala suku Koiwai Tajudin S Tambawang, disaksikan oleh sejumlah masyarakat adat suku Koiwai, di kantor KPU Kaimana, Selasa (1/9) sekitar pukul 09.30 WIT. Kedatangan puluhan masyarakat adat suku Koiwai, disambut oleh ketua KPU Kaimana Kristian Maturbongs didampingi dua komisionernya.
5 (lima) poin penting yang menjadi tuntutan atau pernyatan sikap dari suku Koiwai yakni, pertama Suku Koiwai menghendaki agar KPUD Kaimana dalam melaksanakan tahapan Pilkada Kaimana 2020, selalu berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua, warga Suku Koiwai mendesak KPU Kaimana agar selalu bersikap netral dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada Kabupaten Kaimana tahun 2020. Ketiga, mendesak KPU Kaimana, agar setiap melaksanakan tahapan Pemilukada harus dilakukan secara transparan. Keempat, setiap petugas KPU di lapangan harus professional dalam menyelenggarakan pesta demokrasi ini di Kabupaten Kaimana.
Kelima, dalam pelaksanaan Pilkada dan tahapannya, KPU diharapkan tetap memperhatikan protokol kesehatan guna menjaga terjadinya penyebaran covid 19 di Kabupaten Kaimana.Setelah dibacakan tuntutan atau pernyataan sikap dari suku Koiwai, diserahkan ke ketua KPU Kaimana.
Ketua KPU Kaimana Kristian Maturbongs dihadapan puluhan masyarakat adat suku Koiwai, menyampaikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh masyarakat suku Koiwai. Serta menurut Maturbongs, pihaknya tetap transparan dalam melaksanakan setiap tahapan Pilkada Kaimana.
“Seluruh proses tahapan yang dilakukan oleh KPU Kaimana dilakukan secara transparan dan terbuka. Mulai dari proses awal launching, hingga saat ini KPU telah masuk pada tahapan pleno tingkat PPS terkait data pemilih hasil Coklit,” jelasnya. Ketua KPU juga dalam keterangannya mengajak masyarakat adat suku Koiwai, untuk mengawal setiap proses tahapan yang akan dilakukan oleh KPU Kaimana, sehingga tidak ada kecurigaan dalam setiap tahapan.
